Jum'at, 20/11
padangmedia.com-PADANGPANJANG
Berkaitan kian santernya
pemberitaan pembangunan Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) Model Dinas Pertanian Kota Padangpanjang, pemerintah
sore kemaren memberikan keterangan pers di aula kantor Bappeda, yang
dihadiri wakil walikota Padangpanjang, Tarmizi Arito Asisten I,
Ir.Chandra Kepala Dinas Pertanian, Budi Harianto.BAE Kepala Bappeda
dan Rafles Sama Kabag Humas.
Wakil walikota Ir.Edwin.Sp menjelaskan masalah pembangunan BPP di Ikua
Lubuak sejak awal ganti rugi tanah tidak ada masalah, buktinya
sertifikat kepemilikan tanah dipegang oleh pemda, namun ditengah jalan
saat proyek BPP Model dibangun, muncul masalah karena tanah tersebut
bersengketa.
Karena tidak ingin bermasalah berlama-lama pemerintah daerah
berkeputusan untuk mengalihkan pembangunan BPP ke Kelurahan Gantiang
masih di Padangpanjang Timur, masalah tanah yang diharuskan 2 hektar
sesuai penggunaan DAK Pertanian, dilokasi baru ini masih cukup luas
dan mencukupi sesuai ketentuan.
Dana DAK senilai Rp.780 juta dan sudah terpakai sekitar Rp.140 juta di
Ikua Lubuak pihak pengembang/kontraktor tidak akan menuntut ganti rugi
atas bangunan yang ada di kelurahan Ikua Lubuak tersebut dan bersedia
melanjutkan proyek BPP Model di Gantiang Gunuang.
Berkaitan masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebenarnya kata Edwin
sudah diurus dan masih dalam proses, masalah di DPRD yang menilai
kurangnya koordinasi, kita akan jemput bola, tegasnya dan secepat
mungkin pemerintah daerah akan berkoordinasi dan menjelaskannya kepada
dewan duduk masalah pelaksanaan pembangunan BPP Model ini.
Sementara itu kalangan jurnalis yang berencana tidak akan mengikuti
kegiatan jumpa pers tersebut, dari pantauan padangmedia.com hampir
seluruh wartawan kota ini yang menghadirinya hanya beberapa orang saja
yang tidak mengikutinya dari para wartawan yang menghadiri kegiatan
tersebut pada padangmedia.com menjelaskan, kehadirannya karena ada
yang lebih penting yang disampaikan wakil walikota Padangpanjang
Ir.Edwin.Sp terkait masalah kerja sama media massa dengan pemerintah
daerah (isril)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar